Sumber, Katakan Ini Nama- Nama Enam Bos Yang Membeli Timah Diduga Di Hutan Lindung 

Bangka Belitung1059 Dilihat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Langkahbabel.com – Kecamatan Simpang katis, Viral nya pemberitaan media online adanya Pembeli timah Ilegal dari Desa Teru, Desa Beruas dan simpang katis, Desa Puput, Masih menjamur bahkan UUD pun Tidak berlaku, Penegakan hukum Pun sudah sering memberi Efek jera pada Kolektor ilegal, Tapi hal ini tidak membuat kolektor- Kolektor yang Bernama, A, SA, IMAN, E, A,

seakan merasa kebal hukum atau kah dugaan ada bos-Bos cukong dibelakang mereka, ataukah dugaan Adanya oknum-oknum Penegak hukum disekitar lingkaran bos- bos tersebut. 29 /04/2024

Salah satu sumber saat menghubungi Awak media yang nama nya tidak mau di Publikasi(Red) menerangkan, Masih banyak Bos timah di wilayah hukum simpang katis bahkan mereka bermain dan membeli Timah dihutan lindung, sampai saat ini masih beraktivitas

Disinggung siapa nama-nama Pembeli timah ilegal apalagi di hutan Lindung

“Nama-Nama kolektor, A, SA, IMAN, E, A, SANTO Ada yang di Beruas dan ada yang di Simpang Katis. Dan ada juga yang dari Teru, Maupun Desa Puput, tutup nya.

Mendapat kan informasi dari masyarakat Awak media akan berupaya untuk konfirmasi nama- nama Bos timah tersebut Agar berita tetap berimbang

Sedangkan sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pelanggar Pasal 158 hingga Pasal 164 Undang-Undang Minerba. Pasal 158 (Perubahan Undang-Undang Minerba)

Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 35 (UU) Minerba

hasil perubahan) dalam hal ini mengatur tentang Perizinan Berusaha diberikan

“Oleh pemerintah pusat. Selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, pelaku tindak pidana bidang pertambangan juga dapat dikenai pidana tambahan berupa: (a) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindakpidana(b)perampasan

keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau (c) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Dari uraian ketentuan yang tercantum dalam pasal diatas tentang Undang-Undang Minerba, hal ini sudah sesuai pula dengan ketentuan hukum pidana terutama tentang sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tentang pidana pokok.

Maulana Team

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *