Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Langkahbabel.com – Sejumlah praktik dugaan kecurangan kembali menghiasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB ), terutama jalur zonasi. beragam, di antaranya seperti pemalsuan data di Kartu Keluarga (KK), gratifikasi ilegal,
Diberitakan sebelum nya calon peserta SMP Luar kota dan Dari luar Daerah Babel bisa masuk SMA. Di Babel menjadi kisruh di kalangan masyarakat banyak mereka tidak Terima, sedang anak mereka yang dekat sekolah tidak diterima, seakan adanya dugaan kecurangan Pihak sekolah dan Panitia yang bermain.
Sementara dilansir beberapa siswa dinyatakan tidak lolos PPDB zonasi padahal rumahnya hanya berjarak jalan tempuh ada yang 0.12 menit Dan 1,12 menit, 300 meter dari sekolah.dengan Alasan Nilai mereka rendah
Selain itu, keluhan terhadap praktik dugaan kecurangan PPDB jalur zonasi juga terdengar riuh dari beberapa calon siswa via media sosial,
Pengamat Kebijakan Pendidikan M. Rifuad, mengatakan jika sistem zonasi pada PPDB tidak efektif, karena tidak mencerminkan misi Indonesia untuk pemerataan pendidikan.
Hal itu berkaca dari beberapa kasus pendaftaran calon siswa yang ramai belakangan ini, seperti dugaan manipulasi domisili atau alamat pada Kartu Keluarga (KK).
“Buktinya banyak SMP Luar Kota Dan SMP Luar Daerah,Bisa Masuk Kesekolah Di Bangka Belitung, mungkin dugaan Kami hal itu pemalsuan KK, rebutan kursi, dan suap sehingga meraka bisa sekolah di Bangka Belitung,terang M. Rifuad saat di hadapan awak media
Menurutnya, zonasi dalam PPDB baru akan efektif jika pemerintah memiliki standardisasi sekolah.
Sistem zonasi membuat calon siswa dan orangtua tidak mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan.
Perbedaan yang jomplang antara sekolah favorit dan sekolah non-favorit, akhirnya memicu maraknya kecurangan dalam proses PPDB.
“Zonasi melanggar hak asasi manusia (HAM). Zonasi boleh dilakukan manakala standar sekolah sudah oke dan sama,” ujarnya.
Mentalitas masyarakat suka menerabas M. Rifuad,menjelaskan alasan lain mengapa sistem zonasi belum bisa efektif adalah karena mentalitas masyarakat Indonesia yang belum berubah.
Mental bangsa kita sudah ditulis antropolog Indonesia, Kebanyakan orang-orang kita ini memiliki karakter menerabas,” jelasnya Mental menerabas dalam kasus ini merujuk kepada kecurangan seperti gratifikasi, menjual kursi, dan memanipulasi, baik dari pihak sekolah ataupun orangtua calon siswa.
Iya menambahkan, mentalitas menerabas ini adalah penyebab utama kegagalan pendidikan di Indonesia. Selama mental tersebut masih melekat, kepentingan pribadi akan terus diutamakan dibandingkan kepentingan publik. “Sekolah negeri milik publik. Seharusnya memikirkan kepentingan bersama,” ucapnya.
Sekolah Tahun Ajaran Baru 2024/2025 untuk Provinsi di Bangka Belitung harus nya ada Pemerataan Kualitas Sekolah Cegah Kecurangan PPDB Zonasi Implementasi aturan, M Rifuad menegas kan jika aturan pidana bagi pelaku yang bermain curang dalam PPDB belum kuat dan masih memiliki celah untuk disiasati.
Iya menambahkan, meski sudah ada aturan tertulis, tetapi jika pemerintah tidak menjalankannya dengan serius, kecurangan akan terus merajalela setiap tahunnya. “Harusnya diberi contoh, bukan memberi tahu. Mana orangtua yang menyuap dan masuk penjara,” ujarnya.
Untuk mecegah kecurangan selama PPDB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejatinya telah menerbitkan Surat Edaran nomor 7 tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam penyelenggaraan PPDB pada 16 Mei 2024. SE tersebut mengimbau seluruh pelaksana PPDB,
Yaitu ASN dan non ASN menolak segala bentuk kecurangan, baik berupa gratifikasi, suap, atau pemerasan. Sementara seperti yang diberitakan , bagi oknum yang memalsukan KK saat mendaftar,
Dapat dikenai pasal pidana Pemalsuan dokumen kependudukan melanggar ketentuan Pasal 94 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Mereka yang terbukti memanipulasi data, bisa dikenai pidana penjara paling lama enak tahun dan atau denda senilai Rp 75 juta.
Team.













